Kamis, 21 Juni 2012

PENDIDIKAN DI INDIA DAN PAKISTAN



BAB I
PENDAHULUAN
A.     Latar Belakang
Pakistan muncul dalam peta dunia sebagai negara merdeka pada Agustus 1947, sebagai akibat dari pembagian wilayah kekuasaan Inggris atas India. Pakistan memiliki dua sayap wilayah yaitu Pakistan Barat dengan luas 310.403 mil2 dan Pakistan Timur dengan luas 55.126 mil2, dan kemudian pada tahun 1971 Pakistan Timur menyatakan kemerdekaan dan berganti nama dengan Bangla Desh. Dua wilayah tersebut dipisahkan oleh lebih dari 1000 mil teritorial India dan juga dipisahkan oleh laut  sepanjang 3000 mil. Pakistan memiliki areal tanah yang luas yang kaya dengan beragam lahan dan budaya. Penduduk Pakistan yang mencapai sekitar 122.8 juta jiwa merupakan bangsa muslim terbesar kedua di dunia dengan presentase beragama islam mencapai 97% dan sisanya beragama Kristen, Hindu, Budha, dan Parsi.
Sedangkan India memiliki luas tanah 3.287.263 km2 dengan jumlah penduduk lebih dari 844 juta jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Hindu sebesar 83% dan yang beragama Islam sebesar 12%, serta sisanya beragama Kristen, Sikhs, dan Jains.

B.     Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka penulis mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :
1.      Bagaimana kondisi pendidikan yang ada di Negara India dan Pakistan?
2.      Bagaimana kebijakan pendidikan di Negara India dan Pakistan?
3.      Bagaimana sistem pendidikan di Negara India dan Pakistan?

C.     Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk :
1.      Mengetahui  kondisi pendidikan di Negara India dan Pakistan.
2.      Mengetahui kebijakan pendidikan di Negara India dan Pakistan.
3.      Mengetahui sistem pendidikan di kedua negara tersebut.


BAB II
PEMBAHASAN

A.     Kondisi Pendidikan
1.      Kondisi Pendidikan di India
Negara India memiliki beberapa universitas terbaik di dunia, seperti BITS, ISB, IITs, NITs, IISc, IIMs, AIIMS. Namun mereka masih harus mengatasi tantangan dalam pemenuhan pendidikan dasar guna mencapai angka 100% melek huruf. Pendidikan dasar dan wajib yang bersifat universal, disertai dengan tantangan untuk menjaga anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah, serta menjaga kualitas pendidikan di daerah pedalaman, telah menjadi kendala terberat untuk menuntaskan target tersebut.[1]
Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian, nutrisi, obat serta industri, oleh para pendidik india diakui harus memiliki hubungan dengan  pendidikan dan modernisasi. Ilmu-ilmu sosial dan prilaku belum digunakan secara efektif dalam menyelesaikan persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang berubah.
Pada tahun 1947, Jawaharlal Nehru menyatakan bahwa seluruh dasar pendidikan di India harus diubah secara revolusioner. Namun para tokoh pendidik di India mengakui sampai pada tahun 1965 tidak ada perubahan apapun. India dengan cepat mencoba memodernisasi dengan menempatkan banyak sumber dan kepemimpinan untuk diprioritaskan pada pelayanan pembangunan disemua sektor, salah satunya sektor pendidikan. Namun pada awal tahun 1960 mulai tampak ketidakcakapan dalam hal tersebut sehingga pada tahun 1964 pemerintah India mengangkat komisi pendidikan tingkat tinggi untuk memberi nasihat kepada pemerintah tentang pola pendidikan nasional di seluruh jenjang dan aspeknya.
Kemudian hasil laporan dari komisi ini diterbitkan pada tahun 1966 yang merupakan analisis pertama mengenai kondisi pendidikan di India. Komisi ini mempunyai kontribusi yang sangat penting yaitu hasil laporan yang diterbitkan yang berbentuk statistik pendidikan, telah menunjukkan hasil berupa angka drop out dan gagal sekolah. Hal ini menguatkan argument dari para pendidik yang menuntut adanya perbaikan dan perubahan mutu pendidikan. Namun kondisi ini mampu terus berkembang baik seiring dengan berkembangnya kebijakan pemerintah India dalam menangani pendidikan.[2]

2.      Kondisi Pendidikan di Pakistan
Salah satu tujuan pendidikan Pakistan (1998-2010) adalah memperluas pendidikan dasar kualitatif dan kuantitatif dengan menyediakan kesempatan sebesar-besarnya akses gratis bagi tiap anak pada pendidikan. Pemerintah Pakistan berupaya keras memperbaiki pendidikan untuk mencapai target yang diharapkan. Namun kondisi pendidikan yang ada, terutama pada anak-anak perempuan di pedesaan sangatlah memprihatinkan. Fasilitas pendidikan bagi anak perempuan sangat kurang dan terdapat perbedaan gender dalam pendidikan.
Tujuan program tidak hanya untuk melaksanakan pendidikan dasar kualitatif dan kuantitatif, tapi juga mengidentifikasi kesempatan dan hambatan terhadap inovasi dan perubahan di sekolah-sekolah, masyarakat dan dinas pendidikan. Program tersebut diluncurkan untuk memastikan bahwa lebih banyak anak akan memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas.
Pakistan berada pada urutan ke 135 dari 177 negara dalam hal indeks perkembangan penduduk (Human Development Index 2005). HDI  adalah rangkuman pendapatan bersih negara perkapita, tingkat melek huruf, dan harapan hidup. Tingkat pendaftaran pendidikan di Pakistan hanya 46% dan merupakan jumlah terendah di Asia Selatan. Jumlah anak-anak yang tidak sekolah mencapai 13 juta dari 50 juta anak usia 5-9 tahun.
Pencapaian anak-anak perempuan terus tertinggal dalam hal pendidikan dibanding tingkat pencapaian anak laki-laki. Ada banyak hambatan dan alasan sosial yang melatari ketimpangan ini, misalnya selain tempat tinggal yang jauh dari lembaga sekolah, juga kurangnya fasilitas pendidikan bagi anak-anak perempuan, kemiskinan, dan tenaga kerja anak-anak. Masalah putus sekolah sangat serius dan presentase putus sekolah sebelum menyelesaikan kelas 5 sangat tinggi yang mencapai 56%.
Kemiskinan sangat berhubungan dengan buruh anak. Salah satu alasan yang paling umum mengapa anak tidak sekolah adalah karena keluarga mereka membutuhkan tenaga mereka untuk bekerja.
Hambatan-hambatan tersebut jelas menunjukkan bahwa tujuan mencapai pendidikan untuk semua tidaklah mudah, perlu komitmen yang sungguh-sungguh dan perencanaan sistematis untuk memastikan inkluisi semua anak, terutama anak-anak perempuan dalam pendidikan di pedesaan pakistan.[3]

B.     Kebijakan Pendidikan
1.      Kebijakan Pendidikan di India
Komitmen India untuk menyebarluaskan pengetahuan dan kebebasan berfikir di kalangan penduduk direfleksikan dalam kebijakan pada undang-undangnya. Pada pasal 45 dinyatakan bahwa negara berupaya untuk menyediakan pendidikan wajib secara gratis selama 10 tahun, dan bagi anak-anak hingga mereka mencapai usia 14 tahun. Adapun pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara yang memliki ragam bahasa dan tulisan mendapatkan perlakuan khusus secara ekonomi.
Sejak 1976, pemerintah pusat telah menetapkan untuk bertanggung jawab atas pembiayaan dan pengaturan standar pendidikan dasar sampai menengah, dan mengadakan koordinasi dengan program pendidikan tinggi. Pemerinah juga memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan umum.
Pada tahun 1985, pemerintah memutuskan bahwa kebijkan pendidikan diambil berdasarkan ketentuan parlemen federal, sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai pelaksana. Namun kemudian pada tahun 1986, terjadi kasus masjid babri di kashmir antara pihak islam dan hindu. Umat hindu mengklaim bahwa kaum muslim telah mendirikan masjid di tanah kelahiran dewa rama yang dianggap suci bahkan islam dianggap telah menghancurkan kuil mereka di tanah tersebut hingga menyulut konflik yang berkepanjangan.
Berkaitan dengan konflik tersebut, pemerintah memberlakukan kebijakan yang diharapkan mampu meredam ketegangan antar keduanya, antara lain :
a.       Program penyetaraan pendidikan sekolah dasar dan pemberantasan buta huruf.
b.      Mengenalkan nilai warisan budaya india, persamaan derajat manusia, demokrasi, kesetaraan gender, pengenalan keluarga kecil bahagia, dan menanamkan pola pikir ilmiah.
c.       Program pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat khusus.
d.      Pembaharuan pelaksanaan pendidikan yang rutin dilakukan tiap 5 tahun sekali.
Kemudian pada tahun 1990, India membentuk komite modifikasi kecil yang bekerja selama 2 tahun yang berfungsi untuk merevisi program jangka panjang dalam bidang pendidikan.[4]

2.      Kebijakan pendidikan di Pakistan
Sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1947, Pakistan telah menekankan Pendidikan Nasional untuk merealisasikan cita-cita pendirian Republik Islam Pakistan. Itu disebabkan Pakistan adalah negara Republik Islam yang mengimplementasikan ajaran al-Qur’an dan al-Hadits dalam kehidupan modern termasuk bidang pendidikan.
Karakter idiologi Pakistan yang khas berdasarkan Islam mewujudkan sistem pendidikan yang utuh dan penting bagi warga Islam. Pendidikan agama wajib bagi semua pelajar muslim untuk semua tingkat. Kebijakan pendidikan yang ditempuh oleh Pemerintpah Pakistan, terwujud dengan ciptaan sistem nasional yang terpadu, yakni menjembatani 2 sistem pendidikan yang telah berjalan lama. Ialah sistem pendidikan tradisional dan keagamaan serta sistem pendidikan modern dan ilmiah.
Pelajar yang masuk maktab, madrasah, atau dar al-ulum yang merupakan bentuk institusi tradisional-keagamaan, akan diberikan subsidi sebagaimana yang telah diberikan kepada institusi pendidikan modern. Dan persiapan untuk memperkenalkan kurikulum umum kepada pelajar yang berasal dari kedua isntitusi ini sekarang sudah berjalan dengan baik.
Pemerintah Pakistan menetapkan pendidikan non co-education, sebab pendidikan co-education dipandang bertentangan dengan konsep Islam. Namun demikian, pendidikan untuk wanita secara modern juga diberikan dengan didirikannya lembaga PGGA, itulah bukti bahwa Pemerintah Pakistan memperhatikan pendidikan bagi kaum wanita.
Pakistan masih menghadapi rerata melek huruf terendah di asia selatan, dan paling rendah partisipasi kaum perempuannya adalah dalam pendidikan. untuk jenjang sekolah dasar kaum wanita mengalami angka drop out tertinggi yang akibatnya pendaftaran pendidikan kaum perempuan untuk pendidikan jenjang selanjutnya juga terendah.
Upaya peningkatan pendidikan bagi kaum wanita juga dilakukan oleh kalangan swasta. Di Pakistan, sekolah swasta sangat banyak jumlahnya melebihi sekolah-sekolah yang dibangun oeh pemerintah. Sebuah LSM pimpinan Syed Ayub Qutub, PIEDAR, adalah LSM yang khusus bergerak bagi pengembangan lingkungan serta kemajuan pendidikan kaum perempuan. Tercatat sekitar 1.400 kaum perempuan telah ikut serta dalam program pengajaran baca tulis bahasa Urdu dan Inggris serta belajar melakukan perhitungan matematika dasar sejak itu.[5]

C.     Sistem Pendidikan
1.      Sistem Pendidikan di India
Sistem pendidikan India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19.[6]
Secara umum, komisi pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 tahun usia sekolah. Tingkat awal 10 tahun terbagi dalam 3 jenjang, yaitu primary (5 tahun), upper primary (3 tahun), dan secondary (2 tahun). Jenjang berikutnya ditempuh selama 2 tahun, sebagai persiapan memasuki perguruan tinggi.
Struktur pendidikan sekolah yang seragan tersebut telah diadopsi oleh seluruh negara bagian dan teritori India. Meskipun begitu, di lingkungan dan teritori India masih dijumpai sejumlah kelas yang menyelenggarakan pendidikan dasar (primary), menengah (upper primary), dan atas (high and higher secondary school).
Pendidikan jurusan, baik tekhnik maupun bisnis menerapkan pola pendidikan Gandhi, yaitu pembentukan manusia berkepribadian utuh, kreatif, dan produktif. Pada tahun 1960-1992, kemajuan minat siswa pada pendidikan kejuruan sangat kecil hanya mencapai 6%. Baru pada tahun 1995 terjadi lonjakan yang signifikan, sebesar 25% dari keseluruhan siswa yang mengikutu pendidikan tinggi mengambil jurusan ini.
Berkenaan dengan pendidikan Islam, strukturnya dilakukan berjenjang pada tingkat terendah (tahtania) dilaksanakan selama 3 tahun, tingkat menengah (watsania) selama 4 tahun, dan tingkat atas (fauqania) selama 2 tahun. Kemudian jenjang maulvi selama 2 tahun, ‘alim selama 2 tahun, dan fadlil selama 2 tahun.
Salah satu madrasah yang dikenal dengan Jamiatul Banaat yang terletak di Hyderabad, bagian selatan India, memberikan pendidikan khusus untuk kaum perempuan dengan materi pelajaran bahasa arab, sastra arab, Alqur’an, tafsir, hadits, dan fikih. Disamping itu juga memberikan pelajaran kerumah-tanggaan seperti perawatan anak, menjahit, dan memasak.[7]

2.      Sistem Pendidikan di Pakistan
Sistem pendidikan di Pakistan yang ada sekarang ini menganut hasil keputusan Komisi Pendidikan Nasional tahun 1959, yaitu pendidikan dasar (primary education), usia 6 sampai 11 tahun, terdiri atas tingkat 1 sampai tingkat 5. Jadi pendidikan dasar ditempuh selama 5 tahun. Kemudian sekolah lanjutan tingkat pertama (junior secondary), usia 12 sampai 15 tahun, terdiri atas tingkat 6 sampai 8, sedangkan sekolah menengah atas (secondary high school) usia 16 sampai 18 tahun terdiri atas  tingkat 9 dan 10.
Jenjang ini memliki 3 jenis sekolah, yaitu :
a.       Sekolah umum (general), sebagai persiapan pendidikan di perguruan tinggi.
b.      Sekolah kejuruan (vocational) dan   
c.       Sekolah tekhnik, sebagaimana di Indonesia yang berorientasi pada pekerjaan.
 Pendidikan tingkat 11 dan seterusnya merupakan jenjang perguruan tinggi, seorang siswa harus terlebih dahulu melalui pendidikan sekolah persiapan selama 2 tahun (higher secondary atau intermediate college), yaitu pendidikan tingkat 11 dan 12. Khusus untuk memasuki perguruan tinggi yang bersifat kejuruan, para siswa tidak perlu menempuh sekolah persiapan terlebih dahulu.
Khusus untuk jenjang perguruan tinggi, sejak pemisahan dengan India tahun 1947, Pakistan hanya memiliki 1 universitas saja, Universitas Punjab di Lahore. Mata kuliyah agama diberikan sebagai mata kuliyah dasar umum. Universitas ini mendirikan departemen Islamiyat pada tahun 1950. Setelah itu berdiri berbagai perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Sind yang membuka fakultas sejarah dan kebudayaan Islam sejak awal tahun 1950-an.
Dalam hal kurikulumnya lembaga ini dipengaruhi oleh Universitas al Azhar, Mesir. Dalam kajian tradisional-keagamaannya dimasukkan ilmu ekonomi, sejarah, geografi, statistik, dan filsafat.
Pada tahun 1980 didirikan Universitas Islam Internasional di Islamabad yang berupaya menyatukan sistem pendidikan keagamaan dan umum. Baru-baru ini pemerintah Pakistan mendirikan sebuah akademi yang bergerak di bidang pelatihan dan sekolah menengah atas, yaitu JPSC (jinnah public school and college).
Di pakistan, dapat dijumpai berbagai gerakan keagamaan yang mampu menciptakan komunitas muslim yang sesuai  dengan karakternya masing-masing dengan berbagai bentuk lembaga pendidikannya. Diperkirakan lebih dari 2000 madrasah tingkat menengah dan tingkat tinggi dengan jumlah murid sekitar 316.000 orang ada di negara Pakistan.
Madrasah memainkan perananan penting karena mampu melestarikan nilai ortodoks Islam, melatih banyak generasi ulama dan fungsionaris Islam. Madrasah di Pakistan mengajarkan kurikulum yang disebut dar-i-nizhami, yaitu sebuah mata pelajaran standar bagi semua madrasah sunni di India, Pakistan, dan Bangladesh. Dalam kurikulum tersebut terdapat 20 mata pelajaran yang secara luas terbagi atas ilmu-ilmu yang diwahyukan dan ilmu rasional.
Selain Madrasah, Masjid juga merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam di Pakistan. Jumlah masjid jauh lebih banyak dari total madrasah. Tidak seperti kebanyakan negara Islam di timur tengah, jaringan masjid dan madrasah di Pakistan beroperasi di luar kendali negara serta memliki otonomi yang besar. Di banyak kota yang tidak mempunyai balai rakyat, selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai forum diskusi masalah umum.[8]



BAB III
PENUTUP
A.     Kesimpulan
a.       Kondisi pendidikan
·         Menurut hasil laporan komisi pendidikan yang di terbitkan pada tahun 1966, di India mengalami krisis pendidikan yang sangat serius. Hasil laporan tersebut menunjukkan hasil drop out dan gagal sekolah.
·         Pakistan berada pada urutan ke 135 dari 177 negara dalam hal indeks perkembangan penduduk (Human Development Index 2005). Jumlah anak-anak yang tidak sekolah mencapai 13 juta dari 50 juta anak usia 5-9 tahun.
b.      Kebijakan pendidikan
·         Kebijakan pendidikan pemerintah india terdapat pada undang-undang pasal 45 dan 29 ayat 1. India juga membentuk komite modifikasi kecil yang bekerja selama 2 tahun.
·         Pakistan telah menekankan Pendidikan Nasional untuk merealisasikan cita-cita pendirian Republik Islam Pakistan. Itu disebabkan Pakistan adalah Negara Republik Islam yang mengimplementasikan ajaran al-Qur’an dan al-Hadits dalam kehidupan modern termasuk bidang pendidikan.
c.       Sistem pendidikan
·         Sistem pendidikan India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19.
·         Sistem pendidikan di Pakistan yang ada sekarang ini menganut hasil keputusan Komisi Pendidikan Nasional tahun 1959.







B.     Kata Penutup
Alhamdulilah, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini.
Kami telah berupaya semaksimal mungkin dengan segala kemampuan namun kami yakin hasilnya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan.
Akhirnya kami berdoa semoga makalah ini dapat membawa manfaat dan Allah SWT selalu menunjukkan kita jalan yang lurus, amin ya robbal alamin...


DAFTAR PUSTAKA

Literatur Perbandingan Pendidikan Islam, Tarbiyah smt 6A,
http://Perkembangan Pendidikan di India, AnRul | April 21, 2010
EENET_Asia_newsletter-Edisi_simpossium.pdf


[1] http://Perkembangan Pendidikan di India, AnRul | April 21, 2010(27/04/12/15:35)

[2] Literatur perbandingan pendidikan islam, tarbiyah smt 6A, hal. 139-140.
[3] EENET_Asia_newsletter-Edisi_simpossium.pdf(30/04/12/22:24)
[4] Literatur perbandingan pendidikan islam, tarbiyah smt 6A, hal. 142-146.
[5] Ibid., hal. 125-129
[7] Literatur perbandingan pendidikan islam, tarbiyah smt 6A, hal. 147-150.
[8] Ibid., hal. 129-133.

1 komentar: