Soal Sistem Keuangan Pusat dan Daerah Beserta Jawaban

Kumpulan Soal dan Jawaban Sistem Keuangan Pusat dan Daerah

1. Dari keseluruhan pinjaman yang dilakukan dalam mata uang asing, persentase pinjaman terbesar adalah dalam mata uang ....
   a. Dolar AS
   b. Euro
   c. Gulden Belanda
   d. Yen Jepang
2. Di antara istilah-istilah berikut, yang tidak termasuk istilah dalam strategi pengurangan stock utang adalah ....
   a. cash buyback
   b. debt service ratio
   c. debt switching
   d. debt swap
3. Manfaat dari implementasi good governance adalah ....
   a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah
   b. Menciptakan lapangan pekerjaan
   c. Meningkatkan standar hidup masyarakat
   d. Memelihara lingkungan hidup
4. Hal yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mencapai kejelasan misi dan visi bidang strategis adalah ....
   a. Menyusun rencana strategi daerah kabupaten/kota dan rancangan strategi institusi pemerintah
   b. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
   c. Meningkatkan standar hidup masyarakat
   d. Memelihara lingkungan hidup
5. Dasar hukum pembentukan pemerintah di daerah di Indonesia adalah ....
   a. UUD 1945 Pasal 18
   b. UU No. 5 Tahun 1974
   c. UU No. 22 Tahun 1999
   d. UU No. 32 Tahun 2004
6. Yang termasuk pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 adalah ....
   a. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
   b. Pajak dan retribusi daerah
   c. Dana alokasi umum (DAU)
   d. Pinjaman daerah
7. Kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah harus dilakukan dengan menekankan pada ....
   a. Kemandirian daerah otonom
   b. Arahan dari pemerintah pusat
   c. Besarnya dana perimbangan
   d. Keleluasaan daerah memungut pajak
8. Pembentukan, pertumbuhan dan pergeseran kedudukan otonomi daerah di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang selalu mengacu pada ....
   a. Undang-undang Dasar (UUD)
   b. Keputusan Presiden (Kepres)
   c. Keputusan Menteri (Kepmen)
   d. Instruksi Presiden (Inpres)
9. Pelaksanaan desentralisasi fiskal pertama kali di Indonesia telah dimulai pada masa pemerintahan ....
   a. Belanda
   b. Jepang
   c. Orde Baru
   d. Reformasi
10. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari ditetapkannya kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah ....
    a. Fiscal sustainability
    b. Money follow function
    c. Standard spending assessment
    d. Standar operation procedure
11. Sumber dana perimbangan yang penyebarannya relatif merata antara daerah adalah ....
    a. PBB dan BPHTB
    b. BHSDA
    c. PPh
    d. PPn
12. Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, kesenjangan fiskal merupakan selisih ....
    a. Kebutuhan pengeluaran dengan kapasitas fiskal
    b. Kapasitas fiskal dengan kebutuhan pengeluaran
    c. Alokasi dasar dengan kebutuhan pengeluaran
    d. Alokasi dasar dengan kapasitas fiskal
13. Tanda dari keterpurukan perekonomian negara selama masa Orde Baru adalah ....
    a. Menurunnya nilai rupiah
    b. Stabilitas keamanan yang tidak stabil
    c. Tidak adanya investor yang masuk ke Indonesia
    d. Hutang luar negeri yang menumpuk
14. Kedudukan Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden pada hakikatnya adalah ....
    a. Lead finansial budgeter
    b. Lead unified budgeter
    c. Chief operasional offcer
    d. Chief finansial officer
15. Produk yang dihasilkan oleh Departemen Keuangan adalah ....
    a. Peraturan dan kebijaksanaan
    b. Pendidikan dan pelatihan
    c. Pengelolaan anggaran keuangan dan kebijaksanaan
    d. Pelatihan dan pengelolaan anggaran
16. Salah satu penyebab timbulnya krisis ekonomi Tahun 1997/1998 adalah ....
    a. Sektor usaha kecil yang banyak mengalami kebangkrutan
    b. Penyelewengan penggunaan keuangan
    c. Sumber pembangunan yang berasal dari hutang luar negeri
    d. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dimotori oleh sektor swasta
17. Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah adalah UU No ....
    a. 10 Tahun 2000
    b. 25 Tahun 1999
    c. 13 Tahun 1998
    d. 22 Tahun 1999
18. Organisasi yang menguasai informasi akan mampu berkembang dan mempunyai ....
    a. Keunggulan kompetitif
    b. Kekuatan dana yang tidak terbatas
    c. Kemampuan produksi yang sangat eÒsien
    d. Kemampuan daya saing yang bagus
19. Metode analisis kebijakan fiskal yaitu ....
    a. Problem structuring, recomendation, monitoring, evaluation, practical inference
    b. Policy autcomes, forecasting, recommendation, monitoring, evaluation, practical inference
    c. Problem structuring, demonstration, recommendation, monitoring, evaluation, practical inference
    d. Policy problem, forecasting, recommendation, monitoring, evaluation, practical inference
20. Penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalahmasalah pada semua tingkatan adalah pengertian dari ....
    a. Governance
    b. The rule of low
    c. Government
    d. The system of regulations
21. Syarat utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan adalah ....
    a. Adanya rasa sukarela dan manfaat dalam keterlibatannya
    b. Kewajiban dan hak yang sama dari semua warga negara
    c. Kewenangan dan kekuasaan tertinggi ada pada negara
    d. Perlakuan yang sama dari segi hukum
22. Tugas dan kewajiban dari masyarakat madani sebagai pilar good governance adalah ....
    a. Menjaga agar hak masyarakat terlindungi
    b. Menciptakan lapangan pekerjaan
    c. Meningkatkan standar hidup masyarakat
    d. Memelihara lingkungan hidup

Jawaban:

1. d. Yen Jepang
2. b. debt service ratio
3. a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah
4. a. Menyusun rencana strategi daerah kabupaten/kota dan rancangan strategi institusi pemerintah
5. a. UUD 1945 Pasal 18
6. b. Pajak dan retribusi daerah
7. a. Kemandirian daerah otonom
8. a. Undang-undang Dasar (UUD)
9. a. Belanda
10. b. Money follow function
11. a. PBB dan BPHTB
12. b. Kapasitas fiskal dengan kebutuhan pengeluaran
13. a. Menurunnya nilai rupiah
14. d. Chief finansial officer
15. a. Peraturan dan kebijaksanaan
16. d. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dimotori oleh sektor swasta
17. b. 25 Tahun 1999
18. a. Keunggulan kompetitif
19. a. Problem structuring, recomendation, monitoring, evaluation, practical inference
20. a. Governance
21. a. Adanya rasa sukarela dan manfaat dalam keterlibatannya
22. a. Menjaga agar hak masyarakat terlindungi

Share :