Soal Sistem Pemerintahan Indonesia Beserta Jawaban

Kumpulan Soal dan Jawaban Materi Sistem Pemerintahan Indonesia 

1. Kegagalan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950 disebabkan oleh
   a. Adanya perbedaan tentang paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam konstitusi
   b. Persaingan di tubuh Konstituante untuk menduduki posisi DPR
   c. Pergantian sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke presidensial
   d. Persaingan antara partai politik untuk memasukkan masing-masing kepentingannya
2. Dasar pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah
   a. Amanat Pancasila
   b. Amanat DPR
   c. Wewenang Presiden
   d. Wewenang Menteri
3. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan meliputi
   a. Agama, pemerintahan, dan pembangunan
   b. Agama, pemerintahan dan moneter
   c. Pemerintahan, pembangunan, dan keamanan
   d. Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
4. Kabinet yang telah habis masa jabatannya, namun masih diminta untuk meneruskan pekerjaan sehari-hari sampai kabinet baru terbentuk, disebut kabinet
   a. Presidensial
   b. Parlementer
   c. Demisioner
   d. Pembangunan
5. Rekrutmen Kepala Desa dilakukan dengan cara
   a. Penunjukan dari kabupaten
   b. Pengangkatan oleh camat
   c. Pemilihan oleh BPD
   d. Pemilihan langsung oleh rakyat
6. Pengelolaan tanah hak ulayat, seperti tanah "prabumian" di Bali, merupakan tugas dan kewenangan desa yang didasarkan pada
   a. Tugas pembantuan
   b. Tugas pelestarian
   c. Hak asal-usul desa
   d. Hak dan kewajiban desa
7. Pemecahan satu kelurahan menjadi dua kelurahan disebut
   a. Penggabungan
   b. Pemekaran
   c. Pembentukan
   d. Perekatan
8. Perubahan kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer, yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dipicu oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X, yaitu tentang
   a. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
   b. Pembentukan partai-partai politik
   c. Pendirian negara-negara bagian di Indonesia
   d. Pendirian Badan Pekerja MPR
9. Penyusunan personalia Kabinet Pembangunan pada masa awal pemerintahan Orde Baru didasarkan pada pengalaman masing-masing menteri atau keahlian menteri, sehingga Kabinet Pembangunan disebut sebagai
   a. Zaken Cabinet atau Kabinet Ahli
   b. Zaken Cabinet atau Kabinet Politis
   c. Regrouping Cabinet atau Kabinet Bersama
   d. Reshuffle Cabinet atau Kabinet Bersatu
10. Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie tidak bertahan lama, yakni 1 tahun 5 bulan, yang disebabkan oleh
    a. Presiden B.J Habibie mengundurkan diri
    b. Presiden B.J Habibie menolak meneruskan kabinet
    c. MPR menolak pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie
    d. MPR memilih presiden baru menggantikan presiden B.J Habibie
11. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam
    a. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro dan memimpin departemen khusus
    b. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen 
    c. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang politik dan memimpin departemen khusus
    d. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang hukum tetapi tidak memimpin departemen khusus
12. Maksud otonomi yang nyata sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, adalah
    a. Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
    b. Memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan sebagai bagian utama dari tujuan nasional
    c. Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat
    d. Memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
13. Salah satu kewenangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) adalah
    a. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
    b. Penyiapan kader-kader pemimpin di tingkat nasional
    c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemhanas
    d. Melaksanakan dan memantapkan kader pimpinan bangsa
14. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan
    a. Hak guna usaha
    b. Hak guna pakai
    c. Ijin kerja bagi tenaga domestik
    d. Ijin prinsip eksportir
15. Tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah
    a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
    b. Pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas LAN
    c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN
    d. Pengkajian kebijakan dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pengembangan administrasi negara
16. Tujuan pemberian otonomi daerah ditinjau dari segi manajemen pemerintahan adalah
    a. Mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi rakyat
    b. Meningkatkan partisipasi dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat
    c. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
    d. Melancarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat
17. Desentralisasi teritorial adalah
    a. Pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom di dalam lingkungannya
    b. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
    c. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atasan kepada bawahan untuk memperlancar pekerjaan
    d. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya
18. Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk
    a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
    b. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah
    c. Membuat dan menetapkan peraturan daerah
    d. Membahas kebijakan walikota
19. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa hanya berada di
    a. Provinsi
    b. Kota
    c. Kabupaten
    d. Kecamatan

Jawaban:

1. a. Adanya perbedaan tentang paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam konstitusi
2. c. Wewenang Presiden
3. d. Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
4. c. Demisioner
5. d. Pemilihan langsung oleh rakyat
6. c. Hak asal-usul desa
7. b. Pemekaran
8. b. Pembentukan partai-partai politik
9. a. Zaken Cabinet atau Kabinet Ahli
10. c. MPR menolak pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie
11. b. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen 
12. a. Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
13. a. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
14. a. Hak guna usaha
15. a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
16. c. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
17. b. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
18. c. Membuat dan menetapkan peraturan daerah
19. c. Kabupaten

Share :