Soal Kebijakan Publik Beserta Jawaban

Kumpulan Soal dan Jawaban Materi Kebijakan Publik

1. Jika menggunakan metode analisis biaya keuntungan tradisional dalam menganalisis kebijakan publik mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi program tersebut mengikuti….
   a. Rasionalitas sosial
   b. Rasionalitas politik
   c. Intuisi pihak eksekutif Kabupaten Madiun
   d. Pasar bebas
2. Titik perhatian model institusional sebagai model analisis kebijakan publik adalah...
   a. Fungsi ombudsman dalam pemerintahan
   b. Lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik
   c. Mekanisme politik organisasi massa dan organisasi politik
   d. Perilaku elit politik
3. Menurut model kelompok, kebijakan pers di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru dapat berubah jika ada situasi dan kondisi kelompok….
   a. Minoritas berseteru dengan kelompok dominan
   b. Mayoritas berserikat dengan kelompok dominan
   c. Mayoritas berseteru dengan kelompok minoritas
   d. Dominan kehilangan kekuasaannya
4. Jika menggunakan model elit massa dalam menganalisis kebijakan publik jaman awal reformasi RI, maka dapat diindikasikan bahwa beberapa kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan awal reformasi, merupakan hasil kebijakan yang dibuat berdasarkan pertimbangan kepentingan ….
   a. Kelompok kepentingan
   b. Pemerintah rejim sebelumnya
   c. Kroni atau sekutu pemerintah rejim sebelumnya
   d. Musyawarah antara kelompok elit dan kelompok masyarakat
5. Jika model elit massa yang digunakan untuk menganalisis kebijakan investasi asing bagi industri hilir, maka konsensus elit digunakan untuk ….
   a. Menghargai kepentingan massa dalam investasi asing bagi industri hilir
   b. Menilai perilaku dan kinerja seluruh kaum elit politik dalam mengelola investasi asing bagi industri hilir
   c. Membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik
   d. Membebaskan rakyat untuk menilai kebijakan investasi asing bagi industri hilir secara terbuka dalam forum politik
6. Masukan dalam model sistem politik berupa...
   a. Pembuatan peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat
   b. Hasil rumusan kebijakan yang sedang dibahas anggota DPR
   c. Sistem perumusan kebijakan pada tingkat lokal
   d. Tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik
7. Salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif sebagai model kebijakan publik, adalah…
   a. Kebijakan dikatakan ”baik” jika para pembuat kebijakan sepakat akan suatu kebijakan walau tidak sepaham cara mencapai tujuan kebijakan tersebut.
   b. Perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan.
   c. Pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan sejumlah kecil alternatif kebijakan
   d. Sifat kebijakannya adalah mengobati (remedial) untuk waktu sekarang dan bukan untuk masa mendatang.
8. Menurut model rasional komprehensif, hal-hal yang harus diketahui jika DPR RI dan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan melakukan perumusan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy) adalah….
   a. Kkuatan militer atau kepolisian untuk mengamankan kebijakan tersebut
   b. Memilih alternatif yang sangat menguntungkan wajib pajak tetapi sedikit merugikan negara
   c. Nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak
   d. Tanggapan Bank Dunia terhadap pelaksanaan kebijakan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy)
9. Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam membuat kebijakan adalah….
   a. Hasil kesepakatan antar elit politik seperti yang terjadi di Thailand
   b. Hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh seperti yang dilakukan pemerintah RI saat menyusun program rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami.
   c. Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan
   d. Hasil evaluasi dan dan analisis empiris terhadap program dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan
10. Salah satu kelebihan model inkremental yang dapat dipertimbangkan oleh Presiden RI dan DPR RI untuk membuat kebijakan pertumbuhan dan pengamanan bidang ekonomi bagi negara dalam resesi ekonomi global yang diperkirakan melanda dunia pada tahun 2009, antara lain….
    a. Analisis dapat dilakukan secara keseluruhan dengan pertimbangan akan semua faktor yang ada.
    b. Dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya
    c. Dapat dihitung perbandingan antara tujuan nilai-nilai sosial yang dikorbankan untuk setiap alternatif kebijakan.
    d. Mendapatkan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang rasional.
11. Salah satu kelebihan model gabungan pemindaian (mixed scanning model) untuk menganalisa kebijakan publik, adalah…
    a. Berorientasi pada cara dan tujuan melalui pencarian cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang rasional
    b. Banyak mengurangi peranan teori dalam pemecahan masalah akibat dari pembandingan kebijakan lama dengan yang baru.
    c. Hasil analisanya banyak bersifat mengobati (remedial) daripada mencegah.
    d. Sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental.
12. Pada kebijakan fundamental pemberantasan korupsi nasional perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tubuh organisasi publik Pemerintah RI dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional; maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan publik tersebut adalah model ….
    a. Inkremental
    b. Institusional
    c. Rasional komprehensif
    d. Mixed scanning (pemindaian campuran)
13. Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik....
    a. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara
    b. Bertugas menjalankan kebijakan negara
    c. Melakukan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat
    d. Membangun institusi politik dalam negara
14. Hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah adminitrasi pembangunan merupakan…
    a. Berorientasi pada masa kini sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang
    b. Menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan
    c. Stabilisator keadaan sosial dan politik sedangkan administrasi negara adalah akumulator pembangunan negara.
    d. Wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan
15. Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah...
    a. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi.
    b. Mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat
    c. Membuat nilai-nilai baru yang mengikat masyarakat
    d. Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut
16. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholders), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan...
    a. Kepemimpinan yang berwibawa
    b. Penegak hukum yang cerdas
    c. Pengetahuan hukum yang luas
    d. Sistem nilai etika yang kuat
17. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator, adalah...
    a. Ikut memilih
    b. Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif
    c. Menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu
    d. Mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu
18. Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa tugas dan fungsi adminitrator publik adalah...
    a. Menjadi negarawan yang sesungguhnya dan tidak terlibat politik negara
    b. Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik
    c. Mengawasi nilai-nilai dalam proses politik
    d. Semata-mata melaksanakan kebijakan publik

Jawaban:

1. d. Pasar bebas
2. b. Lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik
3. d. Dominan kehilangan kekuasaannya
4. a. Kelompok kepentingan
5. c. Membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik
6. d. Tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik
7. b. Perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan.
8. c. Nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak
9. d. Hasil evaluasi dan dan analisis empiris terhadap program dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan
10. b. Dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya
11. d. Sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental.
12. d. Mixed scanning (pemindaian campuran)
13. a. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara
14. d. Wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan
15. a. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi.
16. d. Sistem nilai etika yang kuat
17. b. Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif
18. b. Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik

Share :