Soal Hukum Tata Pemerintahan Beserta Jawaban

Kumpulan Soal dan Jawaban Materi Hukum Tata Pemerintahan 

1. Perlawanan terhadap korupsi dapat dilakukan dari titik manapun karena korupsi sudah mewabah dan berjangkit di mana-mana. Pendapat tersebut dikemukakan oleh....
   a. Agus Dwiyanto
   b. Bambang Widjojanto
   c. Set Hussein Alatas
   d. Gunar Myrdal
2. Pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan kebijakan operasional merupakan pertanggungjawaban....
   a. Privat
   b. Publik
   c. Bersama
   d. Tanggung renteng
3. Pengawasan pemerintah dilakukan terhadap kegiatan pemerintah dalam....
   a. Sebatas keuangan negara
   b. Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum
   c. Hubungan dalam dan luar negeri
   d. Pemilihan pemimpin pusat dan daerah
4. Penyebab utama terjadinya tindakan korupsi meski sudah dilakukan pengawasan adalah....
   a. Kekuasaan
   b. Hukum yang buruk
   c. Pengawasan yang kurang
   d. Korupsi menjadi sebuah tradisi turun-menurun
5. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga formal dirasa kurang memuaskan sehingga masyarakat berinisiatif membentuk....
   a. Massa untuk berdemonstrasi menyuarakan rakyat
   b. Organisasi kelompok terpadu
   c. Organisasi kemasyarakatan
   d. Satuan untuk mengganti susunan pemerintah
6. Pengawasan represif terhadap kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh....
   a. Menteri Dalam Negeri
   b. Menteri Keuangan
   c. Gubernur
   d. DPRD
7. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang paling ringan adalah....
   a. Teguran tertulis
   b. Teguran lisan
   c. Penundaan kenaikan gaji berkala
   d. Pernyataan tidak puas secara tertulis
8. Hukum Hammurabi di Kerajaan Babylonia berisi mengenai ketentuan HAM, yaitu hak....
   a. Kaum budak
   b. Mempertahankan diri
   c. Hidup
   d. Bernegara
9. Lahirnya Magna Charta disebabkan karena....
   a. Perselisihan agama yang terus terjadi
   b. Banyaknya kejahatan dan pencurian
   c. Raja yang berkuasa secara absolut
   d. Perang dunia yang mengorbankan jiwa dan harta yang tidak terhitung
10. Instrumen hak asasi manusia yang diatur dalam Piagam ASEAN adalah mengenai pemajuan HAM dan....
    a. Kebebasan dasar
    b. Kebebasan hidup
    c. Hak anak
    d. Hak perempuan
11. Hukum dan keadilan dianggap tidak mampu lagi memberikan keadilan karena upaya supremasi hukum di Indonesia hanya bersandarkan pada....
    a. Nilai-nilai kepatutan
    b. Paradigma positivistik
    c. Norma dogmatis
    d. Norma pragmatis
12. Salah kira (dwaling) dalam membuat ketetapan menurut hukum administrasi negara berarti....
    a. Dilakukan di bawah ancaman
    b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
    c. Ketetapan dilakukan karena adanya unsur penipuan
    d. Terjadi penyuapan
13. Penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan undang-undang disebut....
    a. Lisensi
    b. Izin
    c. Konsesi
    d. Dispensasi
14. Menurut IMF dan Bank Dunia, satu-satunya lembaga yang menjadi penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi adalah....
    a. Negara
    b. Kepala negara
    c. Pengaruh globalisasi
    d. Hancurnya ekonomi dunia
15. Money politic yang sudah tidak asing bagi masyarakat adalah salah satu bentuk penyelewengan berbentuk korupsi....
    a. Nepotisme
    b. Transaktif
    c. Politik
    d. Birokrasi
16. Lembaga negara yang berwenang melakukan judicial review adalah...
    a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
    b. Presiden
    c. Mahkamah Agung
    d. Mahkamah Konstitusi
17. Peraturan mengenai pegawai negeri terdapat dalam....
    a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
    b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
    c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
    d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
18. Dalam pelaksanaan hukum tata pemerintahan yang diutamakan adalah sanksi....
    a. Administratif
    b. Denda
    c. Kurungan
    d. Hukuman mati
19. Selain keadilan, hukum yang baik harus memiliki muatan nilai-nilai asasi hukum yaitu....
    a. Kesetaraan
    b. Kedamaian
    c. Kejujuran
    d. Kepatutan
20. Perbuatan penguasa dianggap melanggar hukum dalam hal....
    a. Menjaga kewibawaan negara
    b. Menjalankan hubungan dengan luar negeri
    c. Merugikan rakyat
    d. Menjalankan fungsi kesejahteraan
21. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu lembaga peradilan atas tindakan pemerintah/penguasa berperan mewujudkan....
    a. Demokrasi pancasila
    b. Demokrasi terpimpin
    c. Negara hukum
    d. Keadilan

Jawaban:

1. b. Bambang Widjojanto
2. b. Publik
3. b. Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum
4. a. Kekuasaan
5. c. Organisasi kemasyarakatan
6. c. Gubernur
7. b. Teguran lisan
8. a. Kaum budak
9. c. Raja yang berkuasa secara absolut
10. a. Kebebasan dasar
11. b. Paradigma positivistik
12. b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
13. b. Izin
14. a. Negara
15. c. Politik
16. d. Mahkamah Konstitusi
17. c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
18. a. Administratif
19. a. Kesetaraan
20. c. Merugikan rakyat
21. a. Demokrasi pancasila

Share :

You may like these posts :

• Sistem Pemerintahan Indonesia - Soal dan Jawaban
• Soal Sosiologi Pemerintahan Beserta Jawaban
• Hukum Tata Pemerintahan - Soal dan Jawaban
• Filsafat Ilmu Pemerintahan - Soal dan Jawaban