Soal Sistem Politik Indonesia Beserta Jawaban

Kumpulan Soal dan Jawaban Materi Sistem Politik Indonesia 

1. Konsekuensi dari pemberian status menteri koordinator kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) adalah bahwa kedudukan MA....
   a. Sejajar dengan lembaga eksekutif
   b. Sejajar dengan lembaga legislatif
   c. Menjadi bagian dari eksekutif
   d. Menjadi bagian dari legislatif
2. Sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dalam proses pengisian jabatan hakim agung terbuka peluang mengangkat hakim agung dari....
   a. Jabatan non-karier
   b. Jabatan karier
   c. Birokrat
   d. Pengusaha
3. Pihak yang berwenang memutus pembubaran partai politik berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen adalah....
   a. MPR
   b. DPR
   c. Mahkamah Agung
   d. Mahkamah Konstitusi
4. Berdasarkan Pasal 24B Ayat (3) UUD 1945, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh....
   a. Presiden dengan persetujuan DPR
   b. DPR dengan persetujuan Presiden
   c. Mahkamah Agung dengan persetujuan Mahkamah Konstitusi
   d. Mahkamah Konstitusi dengan persetujuan Mahkamah Agung
5. Pada konteks lingkungan internasional, latar belakang gagasan balance of power berupa kekuasaan antar negara yang setara dalam mempertahankan keamanan dan perdamaian diwujudkan dalam bentuk....
   a. Perlombaan senjata nuklir
   b. Membangun blok pertahanan antarnegara serumpun
   c. Persaingan ideologi
   d. Perang terbuka
6. Salah satu contoh pengaruh lingkungan internasional terhadap situasi perpolitikan di Indonesia adalah ketidakinginan untuk memihak pada salah satu blok yang sedang bersaing. Untuk itu Indonesia menggagas diadakannya....
   a. Konferensi Asia Afrika
   b. Konferensi Tiga Negara
   c. Forum Non Blok
   d. Forum Negara Berkembang
7. Keputusan Indonesia meninggalkan politik dengan jalan mengurangi peranan Indonesia di dunia internasional terutama dalam Gerakan Non Blok didasarkan pemikiran....
   a. Tidak semua negara-negara Non Blok mendukung Indonesia dalam hal ideologi komunis
   b. Paham Nekolim mengancam kepentingan nasional Indonesia
   c. Politik bebas aktif tidak membuat Indonesia mendapatkan bantuan luar negeri
   d. Menjalankan politik luar negeri yang gemerlap tidak ada manfaatnya bila ekonomi dalam negeri hancur
8. Pengertian konsep “bebas” dalam prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah....
   a. Bebas memilih kawan dan lawan dalam pergaulan internasional
   b. Tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia
   c. Bebas menggalang kerja sama dengan negara mana pun
   d. Tidak memihak bila terjadi konflik internasional
9. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, hubungan antara Indonesia dan Australia memburuk, dipicu oleh sikap Australia yang memojokkan Indonesia pasca jejak pendapat Timor-Timur; karena terjadi kerusuhan yang menelan korban jiwa. Langkah yang diambil Presiden Abdurrahman Wahid dalam menghadapi sikap Australia ini adalah....
   a. Tidak segera mengisi posisi duta besar Indonesia untuk Australia setelah jabatan duta besar sebelumnya berakhir
   b. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia
   c. Memanggil duta besar Indonesia di Australia sebagai sikap protes
   d. Memutuskan kerja sama di bidang politik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan dengan Australia
10. Latar belakang kesediaan Indonesia sebagai anggota Asean ketika diminta Pemerintah Filipina menjadi mediator dalam perundingan dengan kelompok pemberontak Moro di Filipina adalah karena Indonesia sebagai negara terbesar di dalam organisasi tersebut, memegang peranan penting untuk....
    a. Menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara
    b. Mencampuri urusan dalam negeri negara lain
    c. Menjadi mediator dalam setiap konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara
    d. Menghormati keinginan setiap kelompok untuk merdeka
11. Berikut ini termasuk faktor penyebab kekalahan Golkar pada Pemilu 1999 adalah, kecuali…. 
    a. Adanya netralitas PNS 
    b. Dicabutnya kebijakan massa mengembang 
    c. Penyelenggaraan pemilu tidak lagi didominasi oleh pemerintah
    d. Pengaruh negara asing
12. Peran partai politik pada era reformasi telah menghasilkan fenomena supremasi partai yang tercermin dalam.... 
    a. Keanggotaan parlemen di mana 2/3 nya berasal dari parpol 
    b. Calon presiden dan wakil presiden langsung diangkat DPR
    c. Kaderisasi setiap partai politik di lembaga pemerintahan
    d. Keanggotaan parlemen di mana 2/3 nya berasal dari independent 
13. Kondisi birokrasi pada masa orde baru adalah.... 
    a. Netral 
    b. Tidak rasional 
    c. Tidak patuh terhadap Golkar
    d. Kebebasan berpendapat
14. Dalam melaksanakan model pemerintahan yang baik, agenda politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di antaranya adalah.... 
    a. Menaikkan gaji PNS 
    b. Mempermudah korupsi, kolusi, dan nepotisme 
    c. Menindak hukum terhadap penyelewengan jabatan
    d. Membentuk aturan presiden seumur hidup
15. Pandangan Wiranto tentang peran militer yang harus dicegah di masa depan terkait dengan reformasi internal militer pada masa transisi adalah.... 
    a. Dominasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat 
    b. Tidak perlu adanya pengawasan obyektif pemerintah sipil terhadap militer 
    c. Penyatuan antara raktyat dan TNI
    d. Militer tidak perlu melibatkan diri selain pertahanan negara
16. Partisipasi politik pada era demokrasi terpimpin menekankan pada kegaitan yang bersifat....
    a. Sukarela dan bebas
    b. Seremonial dan simbolik
    c. Bebas dan terbuka
    d. Dimobilisasi dan bebas
17. Jalur yang dipergunakan oleh Golkar untuk mendekati masyarakat sampai ke pelosok pedesaan pada era orde baru adalah melalui....
    a. Partai politik
    b. Elit partai
    c. Lembaga adat
    d. Birokrasi
18. Ledakan partisipasi politik yang terjadi pada era pasca orde baru mengindikasikan bahwa....
    a. Partisipasi yang dimobilisasi cenderung meningkat
    b. Partisipasi yang dimobilisasi cenderung stabil
    c. Partisipasi yang otonom cenderung meningkat
    d. Partisipasi yang otonom cenderung stabil
19. Dalam negara demokrasi, aspirasi dan kepentingan masyarakat disalurkan melalui....
    a. Pelaksana kebijakan
    b. Pengawas kebijakan
    c. Lembaga peradilan
    d. Lembaga perwakilan
20. Sistem Preferential Ballot dilakukan dengan tujuan....
    a. Mencari kandidat dengan suara mayoritas terbanyak
    b. Mencari kandidat dengan preferensi terbanyak
    c. Memilih wakil dari distrik setempat
    d. Memilih wakil dari hasil pemilihan umum
21. Berikut termasuk kelebihan sistem proporsional adalah....
    a. Sederhana dan mudah penyelenggaraannya
    b. Lebih mencerminkan representasi
    c. Mendorong ke arah penyederhanaan partai
    d. Wakil cenderung lebih loyal kepada partai

Jawaban:

1. a. Sejajar dengan lembaga eksekutif
2. a. Jabatan non-karier
3. d. Mahkamah Konstitusi
4. a. Presiden dengan persetujuan DPR
5. a. Perlombaan senjata nuklir
6. c. Forum Non Blok
7. d. Menjalankan politik luar negeri yang gemerlap tidak ada manfaatnya bila ekonomi dalam negeri hancur
8. b. Tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia
9. a. Tidak segera mengisi posisi duta besar Indonesia untuk Australia setelah jabatan duta besar sebelumnya berakhir
10. a. Menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara
11. d. Pengaruh negara asing
12. a. Keanggotaan parlemen di mana 2/3 nya berasal dari parpol 
13. b. Tidak rasional 
14. c. Menindak hukum terhadap penyelewengan jabatan
15. a. Dominasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat 
16. b. Seremonial dan simbolik
17. d. Birokrasi
18. c. Partisipasi yang otonom cenderung meningkat
19. d. Lembaga perwakilan
20. b. Mencari kandidat dengan preferensi terbanyak
21. b. Lebih mencerminkan representasi

Share :