19 Soal Materi Akuntansi Kecamatan dan Desa Beserta Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Tentang Akuntansi Kecamatan dan Desa Lengkap Jawaban
  1. Fungsi anggaran adalah sebagai berikut, ….. kecuali:
    a. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian
    b. Sebagai alat pertanggungjawaban kinerja
    c. Sebagai alat kebijakan fiskal
    d. Sebagai alat penilaian kinerja
  2. Pernyataan di bawah ini yang salah tentang kualitas adalah:......
    a. Dua ukuran kualitas sebagai prioritas persaingan yaitu ”realisasi anggaran” dan ”kualitas yang konsisten
    b. Kualitas berarti penyesuaian pada spesifikasi 
    c. Kualitas merupakan bagian yang diukur dengan seberapa dekat dalam menyesuaikan spesifikasi
    d. Kualitas adalah “kemampuan penggunaan” atau bagaimana sebaik mungkin produk dihasilkan
  3. Jaminan kualitas merupakan aktivitas yang terkait dengan…..
    a. Pemeliharaan kualitas pada tingkatan yang diinginkan
    b. Peningkatan kualitas sesuai dengan tujuan yang diinginkan
    c. Perbaikan kualitas pada tingkatan yang diinginkan
    d. Perencanaan kualitas sesuai dengan tujuan yang diinginkan
  4. Berikut ini yang bukan merupakan cara meningkatkan kualitas adalah.....
    a. Program “on the job training"
    b. Pemberian insentif dari pembayaran jasa atau bonus
    c. Mengembangkan “lingkaran kualitas”
    d. Menekan biaya bahan baku dari supplier
  5. Di dalam buku Operation Management Strategy and Analysis (Krajewski/Ritzman, Second Edition, 1990) disampaikan pendapat beberapa ahli terkait peningkatan kualitas di dalam pelaksanaan atau realisasi anggaran. W. Edward Deming dalam mencapai kualitas yang baik dimulai dengan ……
    a. Pimpinan puncak organisasi
    b. Rencana realisasi anggaran
    c. Bahan baku yang murah
    d. Waktu pengawasan yang cukup
  6. Peningkatan kualitas juga dikemukakan Armand V. Feigenbaum yakni yang disebut dengan Total Quality Control (TQC). TQC adalah konsep dimana……
    a. Kualitas berarti penyesuaian pada spesifikasi
    b. Kualitas sebagai nilai bahwa bagaimanapun baiknya produk atau layanan mempunyai tujuan pada harga yang diharapkan dibayarkan
    c. Kualitas adalah “kemampuan penggunaan”atau bagaimana sebaik mungkin produk dihasilkan
    d. Kualitas merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dibagi kepada seluruh orang di dalam organisasi, khususnya pegawai yang membuat produk
  7. Dari regulasi dan praktek yang ada pada organisasi pemerintahan menunjukkan mekanisme pelaporan unit kerja bahwa:.....
    a. Kepala unit kerja selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada unit kerja yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada kepala organisasi melalui pejabat pengelola keuangan organisasi
    b. Kepala unit kerja sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyampaikan laporan keuangan dan kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada kepala organisasi, dilampiri dengan laporan keuangan dan kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi organisasi
    c. Kepala unit kerja menjadi pelaksana kegiatan dana alokasi organisasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat organisasi
    d. Kepala unit kerja menyampaikan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi organisasi kepada kepala organisasiatau pimpinan terkait lainnya
  8. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Pasal 2 menjelaskan bahwa: dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya terdiri dari,….. kecuali:
    a. Laporan Realisasi Anggaran
    b. Neraca
    c. Laporan Arus Kas
    d. Laporan Perubahan Ekuitas
  9. Bentuk-bentuk laporan keuangan yang dihasilkan menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2003,  Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 dan Permendagri No 13 Tahun 2006, adalah sebagai berikut, ….. kecuali:
    a. Laporan Posisi Keuangan/Neraca
    b. Laporan Kinerja Keuangan/Surplus-DeÒsit
    c. Laporan Perubahan Ekuitas
    d. Laporan Realisasi Anggaran
  10. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 184, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang
    telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat ……
    a. 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir
    b. 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir
    c. 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
    d. 8 (delapan) bulan setelah tahun anggaran berakhir
  11. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut, ... kecuali:
    a. Pendapatan dari aktivitas operasi
    b. Surplus atau deÒsit dari aktivitas operasi
    c. Pemulihan transaksi non-pertukaran, termasuk pajak dan transfer
    d. Surplus atau deÒsit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode
    ekuitas
  12. Kebijakan akuntansi memuat hal berikut ini, ...... kecuali:
    a. Entitas pelaporan
    b. Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
    c. Basis pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
    d. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan
  13. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga termasuk
    arus kas dari aktivitas....
    a. Operasi
    b. Investasi aset non keuangan
    c. Investasi aset keuangan
    d. Nonanggaran
  14. Pengungkapan-pengungkapan lainnya berisi hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan, antara lain, ……. kecuali:
    a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan
    b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru
    c. Kontijensi, yaitu suatu kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian pada tanggal neraca
    d. Komitmen, yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
  15. Kerangka akuntabilitas organisasi pelayanan kecamatan dan desa itu sendiri meliputi hal
    berikut ini, …… kecuali:
    a. Membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang Undang yang lebih tinggi, mengandung potensi konfliik kepentingan, dan yang tidak efektif, serta pertauran perundangan yang distortif dan yang tidak lagi relevan
    b. Membuat peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan untuk lebih mendorong perluasan dan pemerataan akses kecamatan dan desa, penguatan tata kelola, dan citra publik kecamatan dan desa
    c. Penataan kembali struktur organisasi agar bisa menjadi landasan struktural yang kokoh bagi
    terbangunnya sistem pengendalian intern yang hand
    d. Menata kembali sistem dan prosedur kerja terutama untuk pekerjaan yang bersifat rutin dengan volume besar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menurunkan potensi konflik kepentingan, meningkatkan internal check, dan memperbaiki perlindungan terhadap aset yang dimiliki
  16. Organisasi/Lembaga Kecamatan dan desa merupakan jenis organisasi yang sumber pendanaannya berasal dari pemerintah atau bersumber dari APBN dan APBD. Seperti yang telah kita ketahui bersama lembaga/organisasi yang susmber pendanaannya didapatkan dari pemerintah perlu untuk diaudit. Organisasi-organisasi tersebut yaitu, .....kecuali:
    a. Dinas kecamatan
    b. Dinas desa
    c. Universitas
    d. Yayasan
  17. Audit keuangan organisasi kecamatan dan desa merupakan suatu proses pemeriksaan atau pengujian atas laporan keuangan yang dihasilkan organisasi kecamatan dan desa, yang dilakukan oleh auditor independen untuk menguji ..........
    a. Kewajaran dan kejujuran tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan
    b. Secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan organisasi kecamatan dan desa yang diaudit
    c. Apakah informasi struktur organisasi kecamatan dan desa telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
    d. Entitas yang diaudit telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku
  18. Dari definisi auditing yang dikutip dari Auditing Concepts Committee, “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts,” The Accounting Review. Vol. 47, Supp. 1972, hal. 18, yang dimaksud dengan kualitas informasi yang disediakan dan juga kualitas orang yang melakukan audit adalah...
    a. Proses sistematik
    b. Obyektivitas
    c. Penyediaan dan evaluasi bukti
    d. Asersi tentang kegiatandan kejadian ekonomi
  19. Dari definisi auditing yang dikutip dari Auditing Concepts Committee, “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts,” The Accounting Review. Vol. 47, Supp. 1972, hal. 18, yang merupakan suatu deskripsi luas tentang subyek permasalahan yang diaudit adalah….
    a. Proses sistematik
    b. Obyektivitas
    c. Penyediaan dan evaluasi bukti
    d. Asersi tentang kegiatandan kejadian ekonomi
Jawaban:
  1. b. Sebagai alat pertanggungjawaban kinerja
  2. a. Dua ukuran kualitas sebagai prioritas persaingan yaitu ”realisasi anggaran” dan ”kualitas yang konsisten
  3. a. Pemeliharaan kualitas pada tingkatan yang diinginkan
  4. d. Menekan biaya bahan baku dari supplier
  5. a. Pimpinan puncak organisasi
  6. d. Kualitas merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dibagi kepada seluruh orang di dalam organisasi, khususnya pegawai yang membuat produk
  7. c. Kepala unit kerja menjadi pelaksana kegiatan dana alokasi organisasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat organisasi
  8. d. Laporan Perubahan Ekuitas
  9. d. Laporan Realisasi Anggaran
  10. c. 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
  11. c. Pemulihan transaksi non-pertukaran, termasuk pajak dan transfer
  12. c. Basis pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
  13. d. Nonanggaran
  14. d. Komitmen, yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
  15. a. Membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang Undang yang lebih tinggi, mengandung potensi konfliik kepentingan, dan yang tidak efektif, serta pertauran perundangan yang distortif dan yang tidak lagi relevan
  16. d. Yayasan
  17. a. Kewajaran dan kejujuran tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan
  18. b. Obyektivitas
  19. d. Asersi tentang kegiatandan kejadian ekonomi

Post a Comment for "19 Soal Materi Akuntansi Kecamatan dan Desa Beserta Jawaban"