Sistem Politik Indonesia - Soal dan Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Tentang Sistem Politik Indonesia Lengkap Jawaban

1. Pada masa demokrasi parlementer, nilai-nilai politik yang dikembangkan adalah nilai....
   a. Sosialis
   b. Liberal
   c. Komunis
   d. Musyawarah
2.  Menurut konsep budaya politik subyek, anggota masyarakat umumnya telah memiliki minat terhadap sistem politik khususnya terhadap segi....
   a. Input sistem politik
   b. Proses sistem politik
   c. Output sistem politik
   d. Umpan balik sistem politik
3. Budaya politik yang telah diakui keberadaannya secara nasional berarti berada pada tahap....
   a. Pembentukan
   b. Pematangan
   c. Mapan
   d. Kemunduran
4. Unsur yang memiliki peran dominan dalam sistem ekonomi sosialis adalah....
   a. Pasar
   b. Swasta
   c. Privat
   d. Negara
5. Kepemilikan modal pada masa diluncurkannya konsep ekonomi terpimpin dikuasai oleh....
   a. Swasta
   b. Asing
   c. Negara
   d. Daerah
6. Berikut maksud trickle down effect dalam implementasi kebijakan pertumbuhan ekonomi diharapkan bahwa hasil pembangunan ekonomi pada akhirnya akan.....
   a. Menyebar dan mengumpul pada lapisan tertentu dalam masyarakat
   b. Mengelompok dan dinikmati oleh elit tertentu
   c. Menyebar dan menetes ke seluruh lapisan masyarakat
   d. Terbatas pada lapisan masyarakat menengah
7. Terkuaknya skandal Bank Bali dan kasus-kasus penyelewengan kekuasaan lainnya menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi tidak hanya tergantung dari upaya-upaya peningkatan pendapatan negara, tetapi juga harus memberikan perhatian dalam pemberantasan....
   a. Pembalakan liar
   b. Korupsi, kolusi, dan nepotisme
   c. Penambang sumber daya alam secara illegal
   d. Perusakan lingkungan alam
8. Penolakan masyarakat terhadap kebijakan menaikkan harga BBM, dilihat dari konsep David Easton merupakan aspirasi masyarakat yang dalam politik yang disebut....
   a. Output
   b. Konversi
   c. Input
   d. Umpan balik
9. Agar sistem politik memperoleh dukungan yang besar, maka mekanisme dukungan berupa sosialisasi atau politisasi diperlukan untuk....
   a. Memenuhi semua tuntutan yang ada
   b. Mendapatkan output yang sesuai dengan tuntutan masyarakat
   c. Menyelesaikan masalah yang timbul sebagai konsekuensi dukungan yang diterima
   d. Mewarisi nilai-nilai legitimasi dari generasi ke generasi
10. Eksistensi partai politik di dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) didasarkan pada....
    a. Perwakilan kekuatan yang ada
    b. Perkiraan kekuatan yang ada
    c. Hasil pemilihan umum
    d. Pemungutan suara melalui referendum
11. Perkembangan kelompok kepentingan dan kelompok penekan pada masa demokrasi terpimpin berada pada fase....
    a. Embrional bagi penguatan kedua kelompok tersebut
    b. Pematangan secara struktural kedua kelompok tersebut
    c. Penciutan terhadap jumlah kedua kelompok tersebut
    d. Kemunduran terhadap eksistensi kedua kelompok tersebut
12. Selain Golkar, kekuatan lain yang meningkat peranannya dalam percaturan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Pancasila adalah....
    a. Ulama
    b. Militer
    c. Pedagang
    d. Buruh
13. Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) setelah Maklumat No. X Tanggal 16 Oktober 1945 adalah sebagai lembaga....
    a. Eksekutif dan legislatif
    b. Eksekutif
    c. Yudikatif
    d. Legislatif
14. Penamaan DPR-Gotong Royong pada badan legislatif oleh Presiden Soekarno, dimaksudkan agar....
    a. Tidak ada konflik antara pemerintah dan DPR
    b. Pembagian golongan dapat disederhanakan
    c. Golongan fungsional masuk dalam parlemen
    d. Presiden dapat mengangkat anggota DPR
15. Pada DPR hasil pemilu 1971, anggota DPR yang diangkat adalah dari....
    a. Partai politik
    b. ABRI
    c. Utusan golongan
    d. Utusan daerah
16. Sidang MPR yang diselenggarakan dalam rangka memberhentikan presiden Abdurrahman Wachid adalah sidang....
    a. Istimewa
    b. Tahunan
    c. Umum
    d. Khusus
17. Keretakan koalisi yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet pada masa demokrasi parlementer, adalah karena....
    a. Perbedaan kebijaksanaan di antara partai politik yang membentuk koalisi
    b. Banyaknya partai politik dalam suatu koalisi kabinet
    c. Tidak adanya kesadaran bekerja sama dengan koalisi
    d. Adanya konflik kepentingan antara kabinet koalisi dengan pihak oposisi
18. Pada periode pasca Orde Baru, presiden tidak dapat diberhentikan di tengah jalan kecuali melakukan tindakan pidana, mengkhianati negara atau melakukan perbuatan tercela. Hal ini karena....
    a. Presiden adalah mandataris MPR
    b. Presiden dipilih oleh rakyat
    c. Kedudukan presiden adalah sakral
    d. Masa jabatan presiden terbatas
19. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja di mana anggotanya terdiri dari....
    a. Militer
    b. Profesional dan fungsional
    c. Pegawai negeri sipil
    d. Partai politik
20. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno dan Nasution mempunyai kesamaan pandangan untuk membentuk suatu front yang anggotanya berasal dari golongan fungsional. Pembentukan front ini dimaksudkan untuk....
    a. Menggeser kedudukan partai politik
    b. Memperkuat kedudukan partai politik
    c. Memperlemah militer
    d. Menghilangkan pengaruh Angkatan Darat dalam partai politik
21. Sistem yang diemban Mahkamah Agung di Indonesia untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara adil disebut sistem....
    a. Legislasi
    b. Eksepsi
    c. Kasasi
    d. Literasi

Kunci Jawaban:

1. b. Liberal
2. c. Output sistem politik
3. c. Mapan
4. d. Negara
5. c. Negara
6. c. Menyebar dan menetes ke seluruh lapisan masyarakat
7. b. Korupsi, kolusi, dan nepotisme
8. c. Input
9. d. Mewarisi nilai-nilai legitimasi dari generasi ke generasi
10. b. Perkiraan kekuatan yang ada
11. a. Embrional bagi penguatan kedua kelompok tersebut
12. b. Militer
13. d. Legislatif
14. a. Tidak ada konflik antara pemerintah dan DPR
15. b. ABRI
16. a. Istimewa
17. a. Perbedaan kebijaksanaan di antara partai politik yang membentuk koalisi
18. b. Presiden dipilih oleh rakyat
19. b. Profesional dan fungsional
20. a. Menggeser kedudukan partai politik
21. c. Kasasi

Share :