Tata Negara - Soal dan Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Tentang Tata Negara Lengkap Jawaban

1. Susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari..
   a. Kepala Daerah dan DPRD
   b. Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derah
   c. Kepala Derah dan dinas-dinas
   d. Kepala Deerah dan Tripida/Muspida
2. Dalam kehidupan bernegara,Pancasila berperan sebagai...
   a. Dasar Negara
   b. Dasar Kenegaraan
   c. Dasar Beragama
   d. Dasar Ketatanegaraan  
3. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ihwal kegentingan memaksa adalah...
   a. Dekrit
   b. Keppres
   c. PP
   d. Perpu
4. Untuk menjadi panglima TNI menurut undang-undang TNI yang baru seseorang dapat diangkat menjadi panglima jika:
   a. Telah menjabat kepala staf angkatan
   b. Masa keja lebih dari 25 tahun
   c. Berpangkat minimal Letjend
   d. Disetujui DPR
5. Polri berada dibawah:
   a. DPR
   b. Depdagri
   c. Dephan
   d. Presiden
6. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam:
   a. Pasal 14
   b. Pasal 25
   c. Pasal 24
   d. Pasal 27
7. Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan ;
   a. Sentralisasi
   b. Desentralisasi
   c. Presidensiel
   d. Perlementer
8. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, adalah...
   a. Presiden
   b. Mahkamah Konstitusi
   c. Mahkamah Agung
   d. DepKumHam
9. Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah...
   a. UUD 1945
   b. Pancasila
   c. Mahkamah Agung
   d. TAP MPR
10. Menurut UUD 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR, kecuali...
    a. Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris
    b. Mengubah UUD 1945
    c. Memberhentikan Presiden
    d. Menetapkan GBHN
11. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah
    a. Konvensi
    b. Hukum dasar tertulis
    c. Hukum adat
    d. Hukum tidak tertulis
12. Menurut UUD 1945 pasal 10, Kekuasaan Presiden selaku Kepala negara adalah:
    a. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU
    b. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
    c. Memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
    d. Memberikan gelas, tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan
13. Propenas adalah singkatan dari...
    a. Perancanaan Pembangunan Nasional
    b. Proyek Pembangunan Nasional
    c. Program Pembangunan Nasional
    d. Prosedur Pembangunan Nasional
14. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung berugas sebagai pemikir,perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah:
    a. TNI
    b. Ahli-ahli ekonomi
    c. Masyarakat umum
    d. Pegawai Negeri
15. Dinas propinsi merupakan unsur pemerintahan propinsi dipimpin oleh kepala yang berada dibawah gubernur, melalui:
    a. Wakil Gubernur
    b. Sekretaris Daerah
    c. Unit Pelaksana Teknis
    d. Kepala Dinas
16. Peraturan Pemerinah tentang pengelolaan dan pertanggung-jawaban leuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam
    a. PP Nomor 105
    b. PP Nomor 106
    c. PP Nomor 107
    d. PP Nomor 151
17. Peraturan pemerintah tenang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada:
    a. 25 Agustus 2000
    b. 25 September 2000
    c. 25 Oktober 2000
    d. 25 November 2000
18. UUD 1945 telah mengalami amandemen yang ke
    a. Satu
    b. Dua
    c. Tiga
    d. Empat  
19. DPD dipilih melalui pemilu dan ditentukan setiap propinsi diwakili anggota terpilih berjumlah:
    a. 2
    b. 4
    c. 3
    d. 5
20. Pembentukan KPKPN meupakan amanat dan TAP MPR No.XI/MPR/1998, tujuan pembentukan tersebut adalah...
    a. Mengetahui kekayaan pejabat negara
    b. Mengetahui kebocoran anggaran keuangan negara
    c. Melakukan pemantauan dan klasifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara
    d. Membantu tugas kepolisian untuk menyelidiki indikasi penyalahgunaan anggaran  
21. Tujuan dibentuk PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah:
    a. Penyelesaian sengketa antara pemerintah dan warga negara akibat kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara
    b. Memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang beselisih dengan pemerintah
    c. Memberikan sangsi dan denda kepada yang terlibat konflik dengan warga negara
    d. Sebagai lembaga peradilan KPKPN menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang
22. Penyelenggara Pemerintahan yang baik perlu melibatkan semua pihak yang terkait yaitu:
    a. Pemerintah, LSM dan Swasta
    b. Swasta, LSM dan Masyarakat
    c. Pemerintah, Masyarakat dan Swasta
    d. Pemerintah, LSM dan Masyarakat  
23. BI mendapat status sebagai lembaga independen menurut
    a. UU no.25 tahun 1999
    b. UU no.24 tahun 1999
    c. UU no.26 tahun 1999
    d. UU no.23 tahun 1999
24. Badan ekstra struktural yang dibentuk oleh pemerintahan sekarang adalah, KECUALI:
    a. Dewan Ekonomi Nasional
    b. Dewan Pertahanan Nasional
    c. Dewan Rakyat Nasional
    d. Dewan pemulihan Usaha Nasional
25. Integritas Nasional sebagai upaya atas proses pembauran harus dapat jaminan terwujudnya hal-hal berikut, kecuali...
    a. Keselarasan
    b. Keserasian
    c. Kemaslahatan
    d. Keseimbangan

Kunci Jawaban:

1. a. Kepala Daerah dan DPRD 
2. a. Dasar Negara 
3. d. Perpu 
4. a. Telah menjabat kepala staf angkatan 
5. d. Presiden 
6. c. Pasal 24 
7. b. Desentralisasi 
8. c. Mahkamah Agung 
9. a. UUD 1945
10. a. Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris 
11. a. Konvensi 
12. a. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU
13. b. Proyek Pembangunan Nasional 
14. a. TNI 
15. b. Sekretaris Daerah 
16. b. PP Nomor 106
17. b. 25 September 2000 
18. d. Empat
19. b. 4
20. c. Melakukan pemantauan dan klasifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara 
21. a. Penyelesaian sengketa antara pemerintah dan warga negara akibat kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara
22. c. Pemerintah, Masyarakat dan Swasta
23. d. UU no.23 tahun 1999 
24. c. Dewan Rakyat Nasional 
25. c. Kemaslahatan 

Share :