Kebijakan Pemerintah - Soal dan Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Tentang Kebijakan Pemerintah Lengkap Jawaban

1. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah...
   a. Mewujudkan efisiensi birokrasi
   b. Mencapai peningkatan produlsi
   c. Mengatasi kelemahan manajemen
   d. Menoptimalkan penggunaan tenaga
2. Sistem pemerintah negara meurut UUD 1945 pada hakekatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggungjawabnya ada pada
   a. MPR
   b. DPR
   c. DPD
   d. Presiden
3. Sistem pemerintaha negara didasarkan atas asas-asas sebagai berikut, kecuali...
   a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
   b. Sistem konstitusi
   c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
   d. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintah negara
4. Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam :
   a. TAP NO.V/MPR/2000
   b. PP No.25 tahun 2000
   c. Keppres No.30 tahun 2003
   d. Keppres No. 102 tahun 2001
5. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan....
   a. Keppres No.30 tahun 2003
   b. Keppres No.102 tahun 2001
   c. UU No.22 tahun 1999
   d. UU No.20 tahun 2002
6. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah..
   a. Otoriter
   b. Tidak terbatas
   c. Terbatas
   d. Absolut
7. Kapan Indonesia keluar dari IMF
   a. 2003
   b. 2004
   c. 2005
   d. Belum ada renaca keluar
8. Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan :
   a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999
   b. UU nomor 2 tahun 1999
   c. TAP MPR No.II/MPR/1978
   d. TAP MPR NO.IV/MPR/1978
9. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pas saat ini adalah:
   a. Pembinaan kesadaran warga negara
   b. Pengembangan proyek-proyek yang strategis
   c. Pungutan pajak yang proporsional
   d. Penegakan hukum secara konsisten
10. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerinah yang baru adalah kecuali....
    a. Pembangunan lembaga keuangan
    b. Penyelesaian utang dunia usaha
    c. Mewujudkan efisiensi ekonomi
    d. Meningkatkan keterbukaan
11. Kebijakan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada mumnya dibuat berdasarkan...
    a. Adat istiadat
    b. Hukum dan kewenangan tertentu
    c. Agama dan kepercayaan
    d. Musyawarah untuk mufakat
12. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali....
    a. Pelaku kebijakan
    b. Kebijakan pemerintah
    c. Lingkungan kebijakan
    d. Dana kebijakan
13. Undang-undang terbaru tentang ketenagalistrikan adalah...
    a. UU No.21 tahun 2001
    b. UU No.22 tahun 2002
    c. UU No.21 tahun 2002
    d. UU No.21 tahun 2001
14. Waktu beban puncak sistem kelistrikan JAMALI terjadi pada jam:
    a. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB
    b. Antara 19:00 WIB sampai 22:00 WIB
    c. Antara 17:00 WIB sampai 21:00 WIB
    d. Antara 18:00 WIB sampai 21:00 WIB
15. Berikut ini BUMN yang bergerak dalam bidang energi atau kelistrikan, Kecuali..
    a. PT. Indonesia Power
    b. PT. ANTAM
    c. PT. PGN
    d. PT. PG Paiton
16. Propenas adalah kependekan dari ....
    a. Program Pembangunan Nasional
    b. Proyek Pembangunan Nasional
    c. Program Pendidikan Nasional
    d. Proyek Pendidikan Nasional
17. Yang dimaksud dengan SNI adalah :
    a. Sertifikat Nasional Indonesia
    b. Standar Nasional Indonesia
    c. Sertifikasi Nasional Indonesia
    d. Standarisasi Nasional Indonesia
18. Badan yang mengatur pasar tenaga listrik adalah :
    a. Indonesia Power
    b. BP Migas
    c. PLN
    d. BAPETAL
19. Undang-undangyangmengatur perimbangan antara keuangan pusat dengan daerah diatur dalam:
    a. UU No.25 tahun 1999
    b. UU No.20 tahun 2002
    c. UU No.20 tahun 1999
    d. UU No.17 tahun 2003
20. Visi kebijakan energi nasional adalah:
    a. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional
    b. Menurunnya intensitas penggunaan energi
    c. Menerapkan struktur asar yang kompetitif
    d. Menciptakan open access
21. Pelaksanaan Deman Side Management (DSM) melalui peningkatan efisiensi pemanfaat listrik, penerapan standard dan pengendalian pemakaian energi, pada dasarnya bertujuan untuk...
    a. Peningkatan efisiensi energi
    b. Peningkatan penguasaan teknologi energi
    c. Peningkatan usaha penunjang energi nasional
    d. Peningkatan kualitas jasa penunjang energi nasional
22. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi dengan mengembangkan dan memanfaakan teknologi hemat energi baik di sisi hulu maupun di sisi hilir:
    a. Intensifikasi
    b. Diversifikasi
    c. Konversi
    d. Regulasi
23. Penanaman modal bagi perusahaan asing di Indonesia dan kesempatan kepada perusahaan asing melakukan usaha melalui pembentukan badan hukum Indonesia diatur dalam:
    a. UU No.1 tahun 1967
    b. UU No.25 tahun 1999
    c. UU No.20 tahun 2002
    d. UU No.20 tahun 1999

Kunci Jawaban:

1. a. Mewujudkan efisiensi birokrasi
2. d. Presiden
3. c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
4. b. PP No.25 tahun 2000
5. c. UU No.22 tahun 1999
6. c. Terbatas
7. b. 2004
8. a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999
9. d. Penegakan hukum secara konsisten
10. a. Pembangunan lembaga keuangan
11. b. Hukum dan kewenangan tertentu
12. c. Lingkungan kebijakan
13. b. UU No.22 tahun 2002
14. a. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB
15. d. PT. PG Paiton
16. a. Program Pembangunan Nasional
17. b. Standar Nasional Indonesia
18. d. BAPETAL
19. a. UU No.25 tahun 1999
20. a. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional
21. a. Peningkatan efisiensi energi
22. c. Konversi
23. a. UU No.1 tahun 1967

Share :