Hubungan Pusat dan Daerah - Soal dan Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Tentang Hubungan Pusat - Daerah Lengkap Jawaban

1. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah ...
   a. Memiliki tingkat kebebasan tertentu
   b. Memiliki kewenangan secara formal
   c. Menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
   d. Memiliki kewenangan terbatas
2. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain ...
   a. Pendidikan
   b. Kesehatan
   c. Pertahanan
   d. Pertanahan
3. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas ...
   a. Motivasi
   b. Kepatutan
   c. Profesionalitas
   d. Proporsionalitas
4. Lembaga pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah ...
   a. Kepala daerah dan perangkat daerah
   b. Pemerintah daerah dan DPRD
   c. Kepala daerah dan wakilnya
   d. Kepala daerah dan DPRD
5. Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala daerah disebut sebagai fungsi ...
   a. Amandemen
   b. Budget
   c. Inisiatif
   d. Legislasi
6. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi teknik organisasi pemerintahan adalah ...
   a. Mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
   b. Menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
   c. Mencapai suatu pemerintahan yang efisien
   d. Mengakomodir kekhususan daerah
7. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain ...
   a. Pegawai pusat yang bekerja di daerah berada di bawah pengawasan kepala wilayah
   b. Kepala daerah melakukan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
   c. Hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
   d. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat
8. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk ...
   a. Pembuatan pedoman, norma dan standar
   b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat
   c. Pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
   d. Penegakan norma dan standar yang telah disepakati
9. Urusan-urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah disebut sebagai ...
   a. Urusan pusat
   b. Urusan daerah
   c. Kewenangan pangkal
   d. Isi otonomi daerah
10. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang menggunakan ajaran rumah tangga formil antara lain ...
    a. Setiap saat urusan rumah tangga daerah dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan
    b. Urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
    c. Persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
    d. Urusan rumah tangga daerah sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah
11. Organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ...
    a. Sekretariat daerah
    b. Lembaga teknis daerah
    c. Badan atau kantor
    d. Dinas daerah
12. Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...
    a. Membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
    b. Membiayai penyediaan pelayanan umum
    c. Memperbaiki infrastruktur perekonomian
    d. Menutup kekurangan arus kas
13. Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya adalah pola pelayanan publik ...
    a. Satu pintu
    b. Satu atap
    c. Fungsional
    d. Terpusat
14. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah antara lain dapat dilihat pada ...
    a. Rencana kerja pemerintah daerah
    b. Kebijakan umum anggaran daerah
    c. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
    d. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah

Kunci Jawaban:

1. d. Memiliki kewenangan terbatas
2. c. Pertahanan
3. d. Proporsionalitas
4. b. Pemerintah daerah dan DPRD
5. b. Budget
6. c. Mencapai suatu pemerintahan yang efisien
7. d. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat
8. b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat
9. c. Kewenangan pangkal
10. b. Urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
11. a. Sekretariat daerah
12. d. Menutup kekurangan arus kas
13. a. Satu pintu
14. d. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah

Share :