Kumpulan Soal dan Jawaban Materi Hukum Acara Pidana
- Berikut ini merupakan kelemahan dasar praperadilan menurut penelitian Komisi Hukum Nasional adalah ....a. Hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umumb. Tidak semua upaya paksa dapat diuji hakimc. Hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkand. Semua jawaban benar
- Setelah surat permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dan telah dicatat dalam buku register perkara praperadilan, pada hari itu juga panitera menyampaikan permintaan kepada ketua pengadilan negeri yang harus segera menunjuk hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan memeriksa perkaranya dalam sidang praperadilan, hal ini berdasarkan ............a. Pasal 78 ayat (1) KUHAPb. Pasal 78 ayat (2) KUHAPc. Pasal 78 ayat (3) KUHAPd. Pasal 78 ayat (4) KUHAP
- Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dinilai dan dirasakan oleh berbagai kalangan terutama oleh pakar hukum serta praktisi hukum sebagai salah satu kelemahan dari KUHAP, hal tersebut dikarenakan ....a. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan praperadilan terutama dengan cara menunda pemeriksaan praperadilan sehingga tersusul dengan pemeirksaan pokok perkaranyab. Dalam putusan praperadilan tidak lengkap memuat dengan jelas dasar-dasar dan alasannyac. Ketentuan yang berdasarkan pasal tersebut tidak sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam lembaga praperadiland. Mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa apabila pemeriksaan praperadilan belum selesai atau belum diputus, ternyata perkara pokok dimana pemohon praperadilan menjadi tersangka atau terdakwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka permohonan pemeriksaan praperadilan gugur
- Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum .................a. Bandingb. Kasasic. Peninjauan kembalid. Kasasi demi kepentingan hukum
- Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama, dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal tersebut merupakan ciri dari pembuktian dan penerapan hukum dalam acara pemeriksaan singkat yaitu ....a. Pemeriksaan tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lamab. Sifat perkara sederhanac. Pembuktian dan penerapan hukum mudahd. Pembuktian hukum sederhana
- Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili adalah ....a. Penuntut umum atas perintah dari ketua pengadilan negerib. Panitera atas perintah dari hakim ketua yang memeriksa perkarac. Panitera atas perintah dari ketua pengadilan negerid. Hakim
- Dalam hal terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan ketentuan yang terdapat dalam ....a. Acara pemeriksaan cepatb. Acara pemeriksaan singkatc. Acara pemeriksaan biasad. Acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan
- Salah satu tahap dalam pemeriksaan sidang adalah pengajuan eksepsi, yang dimaksud eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah ....a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidanab. Terdakwa yang sudah meninggal duniac. Kewenangan mengadili perkara didasarkan pada faktor wilayah hukum suatu pengadiland. Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan undang-undang
- Keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum merupakan ....a. Saksi a chargeb. Saksi a dechargec. Saksi mahkotad. Kroon getulge
- Hakim memutus perkara berdasarkan keyakinan dengan pertimbangan yang rasional adalah salah satu teori pembuktian, yaitu ....a. Conviction raisoneeb. Conviction intimec. Negatief wettelijk bewijstheoried. Vrije bewijst
- “Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak”. Dimuat dalam ketentuan .........a. UU No. 4 tahun 1989b. HIR Pasal 178 ayat (1)c. HIR Pasal 178 ayat (2)d. HIR Pasal 178 ayat (3)
- Majelis hakim dalam menetapkan hasil musyawarah idealnya berdasarkan ..a. Keputusan jurib. Pendapat yang memberatkan terdakwac. Votingd. Permufakatan bulat
- Berikut yang benar mengenai syarat sah putusan pengadilan adalah ....a. Hadirnya terdakwab. Diucapkan dalam sidang tertutupc. Terdakwa wajib didampingi pengacarad. Terdakwa diberi tahu hak-hak nya seusai sidang
- Menurut Djoko Prakoso, putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap …..a. Bebas tidak murnib. Terbukti tetapi tindakkannya bukan merupakan tindak pidanac. Tidak terbuktid. Terbukti bersalah menyakinkan hakim
- Suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya, merupakan pengertian banding menurut ....a. H. Rusli Muhammadb. Lilik Mulyadic. Van Hattumd. Van Bemmelen
- Tujuan adanya upaya hukum kasasi adalah .............a. Meminimalisir putusan yang disparitasb. Sebagai eksaminasi putusan hakimc. Sebagai check and balance putusan pengadiland. Menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum
- Upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di sebut …...a. Upaya hukum dari kekuasaan Presidenb. Upaya hukum dari kekuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiac. Upaya hukum biasad. Upaya hukum luar biasa
- Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) sebelum KUHAP pihak yang berhak mengajukannya yakni Jaksa dan Penasehat Hukum saja, hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No ............a. 1 tahun 1969b. 2 tahun 1969c. 3 tahun 1969d. 4 tahun 1969
- Pelaksanaan putusan pengadilan tetap pada jaksa, sebagaimana tercantum dalam KUHAP diatur dalam Pasal ..................a. Pasal 36 Ayat (1)b. Pasal 36 Ayat (2)c. Pasal 36 Ayat (3)d. Pasal 36 Ayat (4)
- Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sistem peradilan pidana bertujuan ....a. Melakukan resosialisasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatb. Melakukan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatc. Melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatd. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- Pengawasan oleh hakim terhadap jaksa dan lembaga pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan, hal tersebut dinamakan ..a. Check and balanceb. Observasic. Visitasid. Pengamatan
- Dukungan politis dalam perkembangan dan pertumbuhan bantuan hukum sangat dirasakan, hanya saja pada masa ini lembaga peradilan tidak bisa mandiri lagi mengakibatkan adalah keadilan dikorbankan. Disebabkan oleh .................a. Dipengaruhi oleh badan yudikatifb. Dipengaruhi oleh badan legislatifc. Dipengaruhi oleh Partai Politikd. Dipengaruhi oleh badan eksekutif
- Yang menyebabkan bantuan hukum pada masa orde lama lebih buruk dari pada zaman penjajahan adalah...........a. Hukum belum menjadi prioritas utamab. Karena adanya campur tangan lembaga eksekutif dalam peradilanc. Karena belum merdeka secara de fakto maupun de Jured. Supremasi hukum berdasarkan kekuasaan asing
- Sistem self goverment kepada para narapidana di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari kalangan narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar penjara. Disebut sebagai sistem ....a. Sistem stelsel pensylvaniab. Sistem progresifc. Sistem auburnd. Sistem osborne
- Hak-hak narapidana dimuat dalam ketentuan ....a. Pasal 5 UU no 12 tahun 1995b. Pasal 14 UU no 12 tahun 1995c. Pasal 2 UU no 12 tahun 1995d. Pasal 6 UU no 12 tahun 1995
- Pejabat/instansi berikut merupakan pejabat/ instansi yang berwenang melakukan penahanan, kecuali:a. Penyidik atau penyidik pembantu.b. Pejabat Negara.c. Penuntut umum.d. Hakim.
- Berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan Kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa?:a. 7 (tujuh hari) hari.b. Tidak ada tenggang waktu.c. 14 (empat belas) hari.d. 30 (tiga puluh) hari.
- Dalam hal terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Relatif) antara lembaga peradilan yang satu dengan lembaga peradilan yang lain,maka yang berwenang memutuskan sengketa tersebut adalah:a. Pengadilan Negeri.b. Mahkamah Agung.c. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.d. Mahkamah Militer Tinggi.
- Alat bukti yang di bawah ini yang tidak diatur dalam KUHAP adalah:a. Keterangan saksib. Pengakuan Terdakwac. Suratd. Petunjuk
- Berikut ini adalah, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam KUHAP, kecuali:a. Apabila ditemukan/terdapat keadaan hukum (novum) baru.b. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam pemeriksaan.c. Apabila dalam putusan tersebut terdapat saling bertentangan.d. Apabila hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari ancaman maksimal dalam UU.
- Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, merupakan definisi ganti kerugian yang terdapat dalam ....a. Pasal 1 angka 20 KUHAPb. Pasal 1 angka 21 KUHAPc. Pasal 1 angka 22 KUHAPd. Pasal 1 angka 23 KUHAP
- Andi Hamzah mengungkapkan istilah pemeriksaan cepat yang dipakai HIR adalah ....a. Misdrijvenb. Perkara sumirc. Perkara rold. Lichte misdrijven
- Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven) bahwa kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh ”Landrechter” seperti semua orang yang melakukan ”pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa diadili oleh ”Landraad” (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi), pernyataan ini dikemukakan oleh ....a. Moeljatnob. Muladic. Lilik Mulyadid. Wirjono Prodjodikoro
- Putusan dalam acara tindak pidana ringan ditentukan dalam Pasal .......a. Pasal 205 ayat (1) KUHAPb. Pasal 205 ayat (2) KUHAPc. Pasal 205 ayat (3) KUHAPd. Pasal 205 ayat (4) KUHAP
- Pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, diatur dalam KUHAP pada Pasal ........a. 213b. 214c. 215d. 216
Jawaban:
- d. Semua jawaban benar
- b. Pasal 78 ayat (2) KUHAP
- a. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan praperadilan terutama dengan cara menunda pemeriksaan praperadilan sehingga tersusul dengan pemeirksaan pokok perkaranya
- a. Banding
- b. Sifat perkara sederhana
- d. Hakim
- d. Acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan
- a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana
- b. Saksi a decharge
- a. Conviction raisonee
- b. HIR Pasal 178 ayat (1)
- d. Permufakatan bulat
- a. Hadirnya terdakwa
- c. Tidak terbukti
- d. Van Bemmelen
- d. Menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum
- d. Upaya hukum luar biasa
- a. 1 tahun 1969
- a. Pasal 36 Ayat (1)
- d. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Pengamatan
- d. Dipengaruhi oleh badan eksekutif
- b. Karena adanya campur tangan lembaga eksekutif dalam peradilan
- d. Sistem osborne
- b. Pasal 14 UU no 12 tahun 1995
- b. Pejabat Negara.
- c. 14 (empat belas) hari.
- c. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- b. Pengakuan Terdakwa
- d. Apabila hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari ancaman maksimal dalam UU.
- c. Pasal 1 angka 22 KUHAP
- c. Perkara rol
- d. Wirjono Prodjodikoro
- d. Pasal 205 ayat (4) KUHAP
- c. 215
Post a Comment for "Soal Hukum Acara Pidana Beserta Jawaban"