Soal Sistem Pemerintahan Daerah Beserta Jawaban

Kumpulan Soal dan Jawaban Materi Sistem Pemerintahan Daerah

1. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah …
   a. Nyata
   b. Luas
   c. Bertanggung jawab
   d. Desentralisasi
2. Jika urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas, maka ajaran rumah tangga yang digunakan adalah …
   a. Riil
   b. Luas
   c. Formil
   d. Materiil
3. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah …
   a. Menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
   b. Melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945
   c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
   d. Menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance
4. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
   a. Kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
   b. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya 
   c. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
   d. Kemampuan untuk memaksakan kehendak
5. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
   a. Internal
   b. Eksternal
   c. Langsung
   d. Tidak langsung
6. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah antara lain ... 
   a. Pengesahan pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
   b. Pembatalan peraturan daerah
   c. Pemberlakuan standar pelayanan minimal
   d. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
7. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal ...
   a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten
   b. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten
   c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
   d. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
8. Out put pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah ...
   a. Kesimpulan
   b. Rekomendasi
   c. Temuan
   d. Opini
9. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang asli Papua adalah ...
   a. Majelis Rakyat Papua
   b. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
   c. Lembaga Adat
   d. DPR Kabupaten
10. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat adalah ...
    a. Majelis Permusyawaratan Ulama
    b. Mahkamah Syariah
    c. Lembaga Wali Nanggroe
    d. Lembaga Adat
11. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat ...
    a. Kota
    b. Kabupaten
    c. Kabupaten/kota administratif
    d. Provinsi
12. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah Istimewa Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
    a. Pengangkatan oleh sultan
    b. Pengangkatan langsung
    c. Pemilihan umum
    d. Permufakatan rakyat
13. Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain …
    a. Akuntabilitas pemerintah daerah
    b. Potensi daerah
    c. Perimbangan antar daerah
    d. Eksternalitas antar daerah
14. Jika urusan daerah ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang digunakan adalah…
    a. Agency
    b. Ultravires
    c. General competence
    d. Open en arrangement
15. Agar organisasi pemerintah daerah dapat dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok dengan tugas penunjang, maka asas yang digunakan dalam penyusunan organisasi pemerintah daerah adalah …
    a. Akordion
    b. Keluwesan
    c. Pendelegasian wewenang
    d. Jalur dan staf
16. Unsur pelaksana otonomi daerah pada pemerintah daerah adalah …
    a. Sekretariat daerah
    b. Inspektorat daerah
    c. Dinas daerah
    d. Lembaga teknis daerah
17. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi adalah …
    a. Job analysis for setting rates
    b. Job analysis for training purposes
    c. Job analysis for personnel spesification
    d. Job analysis for method improvements
18. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari…
    a. Dana alokasi umum
    b. Dana alokasi khusus
    c. Dana perimbangan
    d. Dana darurat
19. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS Daerah agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
    a. Diklat dalam Jabatan
    b. Diklat Prajabatan
    c. Diklat Fungsional
    d. Pengembangan melalui Transfer

Jawaban:

1. a. Nyata
2. d. Materiil
3. c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
4. c. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
5. c. Langsung
6. b. Pembatalan peraturan daerah
7. a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten
8. d. Opini
9. a. Majelis Rakyat Papua
10. d. Lembaga Adat
11. d. Provinsi
12. c. Pemilihan umum
13. d. Eksternalitas antar daerah
14. b. Ultravires
15. d. Jalur dan staf
16. c. Dinas daerah
17. a. Job analysis for setting rates
18. a. Dana alokasi umum
19. a. Diklat dalam Jabatan

Share :